Tingginya persentase generasi milenial yang mencapai 34 persen menjadi perhatian khusus dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2019. Pemilu menjadi panggung bagi para pemilih milenial dalam menunjukkan perannya di dunia politik. Bukan hanya sebagai pemilih, milenial juga bisa berperan dalam mengawal jalannya pemilu.

Terkait hal tersebut, Komisioner KPU RI Viryan mengatakan bahwa milenial harus mampu menjadi pemilih cerdas dengan memberikan hak suaranya kepada calon yang diyakini setelah memahami latar belakang calon tersebut. Menurutnya, menjadi pemilih milenial harus melek politik.

Dalam memahami latar belakang calon pilihan, milenial perlu tahu bahwa ada larangan dan sanksi dalam kampanye terkait pelaksana dan tim kampanye, seperti yang tertera dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 Ayat 1 dan 2.

Pada Ayat (1) disebutkan bahwa pelaksana, peserta dan tim kampanye dilarang mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kemudian dilarang melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI.

Dalam pemilu juga dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon atau peserta pemilu yang lain. Dilarang menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat, mengganggu ketertiban umum, dan mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang atau kelompok masyarakat.

Selain itu, pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu, menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan, membawa atau menggunakan tanda gambar atau atribut selain dari tanda gambar atau atribut peserta, dan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.

Sementara pada ayat (2) disebutkan bahwa pelaksana atau tim kampanye dalam pemilu dilarang mengikutsertakan ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi.

Ketua, wakil ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah juga dilarang ikut serta dalam kampanye pemilu.

Hal tersebut juga berlaku juga bagi pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, anggota badan permusyawaratan desa dan warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

Pada pasal (3) juga disebutkan bahwa setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu.

Untuk sanksinya, disebutkan bahwa setiap pelaksana dan/atau tim kampanye pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.

Milenial pun turut menanggapi aturan-aturan tersebut. Walaupun publikasi mengenai adanya larangan ini dianggap kurang, pada umumnya milenial mendukung adanya aturan tersebut agar orang-orang dengan jabatan tertentu tetap menjaga netralitasnya.

“Sebenarnya saya belum tahu sebelumnya soal adanya larangan tersebut, tapi bagus juga dengan adanya aturan itu kan posisi pejabat negara jadi harus netral. Dengan adanya informasi ini, saya jadi tahu kalau kampanye di tempat ibadah dan kampus, ternyata gak boleh. Apalagi kalau yang kampanye sampai nyinggung-nyinggung SARA dan mengadu domba masyarakat, bisa kena sanksi tuh,” kata salah seorang milenial, Akfa (25).

Terkait banyaknya informasi bohong/hoax menjelang pemilu, milenial didorong untuk tidak mudah terprovokasi dengan apalagi menyebarluaskannya karena ada sanksinya. Jika mendapat berita yang mencurigakan diharapkan untuk cek terlebih dahulu sumber informasinya.

Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, Rudiantara turut menegaskan pihaknya bersama dengan aparat kepolisian akan menyisir berita-berita hoax baik berupa situs maupun di media sosial.

“Jadi pelanggaran di dunia maya sejauh itu melanggar UU ITE itu kami lakukan penindakan. Dengan tidak melihat status sosial dari penyebar berita hoax itu. Bahkan misalnya ada kata-kata ayo viralkan terus mengatasnamakan kelompok tertentu, pada dasarnya hoax itu,” kata Rudiantara.

Demi menyukseskan Pemilu Serentak 2019, milenial yang sudah memiliki e-KTP didorong untuk segera ke kantor kelurahan atau cek website KPU www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id. Apakah sudah ada di Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau belum. Jika nama belum ada di DPT, calon pemilih bisa melapor untuk dimasukkan ke daftar pemilih hasil perbaikan.

Berhubung Pemilu 2019 adalah pemilu serentak, KPU turut membantu pemilih membedakan jenis surat suara dengan membedakan warnanya. Adapun jenis surat suara yang nanti akan diterima pemilih yaitu surat suara DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPD RI, Presiden dan Wakil Presiden.

#IkutPemilu2019 #PemilihBerdaulatNegaraKuat